Perekonomian Indonesia tentang kemiskinan memang sedang dibicarakan banyak masyarakat, Indonesia memang mayoritasnya kebanyakan kemiskinannya dibandingkan kejayaannya. Banyak sekali pengangguran dilingkungan masyarakat.
Di Indonesia saat ini tidak banyaknya ketersediaan lapangan kerja yang mencangkup dengan banyaknya masyarakat, bayangkan saja sekarang sarjana-sarjana lulusan tinggi kebanyakan pengangguran bahkan sekalinya mereka kerja mereka hanya jadi tukang sapu jalanan saja, mereka tidak dapat mengantisipsikan keadaan dan perjuangannya selama ini, hasilnya menjadi nol besar.
Akibat banyaknya pengangguran masyarakat mencari segala kebutuhan ekonominya yang tak halal, yang haram dihalalkan yaitu membunuh, merampok, dan berbuat kejahatan untuk mencari nafkah.
Nah sekarang bagaimana agar pengangguran didunia ini berkurang dan kemiskinan pun tak melebihi melainkan mengurangi mungkin dengan Strategi ke depan yaitu: Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.
Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.
Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar